Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) menilai kepatuhan perusahaan platform digital terhadap Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital, masih rendah. Penilaian ini tertuang dalam “Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KTP2JB Tahun 2024-2025″ yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (27 Januari 2026).
Banda Aceh – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membangun kolaborasi strategis dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh dalam upaya memperkuat kualitas informasi publik dan peran media di Aceh. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi SMSI Aceh bersama Komisi I DPRA di Gedung DPR Aceh, Senin (26/1/2026).
Oleh: Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH., MH., CREL
JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026 di Provinsi Banten, dipastikan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Oleh :Prof. Dr. Abdul Latif. S.H., M.Hum.
Universitas Jayabaya melalui Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) menggelar Seminar Internasional dengan mengusung tema “Law Enforcement of Government Actions in the Digital Age” Rabu, 21 Januari 2026 di Gedung Rektorat Universitas Jayabaya, Jakarta Timur.
Suasana Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (17/01/2026), terasa berbeda dari biasanya. Di rumah ibadah terbesar di Asia Tenggara itu, semangat kebangsaan dan keberagaman bertemu dalam rapat perdana persiapan Perayaan Imlek Nasional 2026. Sebuah pertemuan yang bukan sekadar agenda teknis, tetapi juga simbol kuat tentang Indonesia yang merawat harmoni dalam keberagaman. Rapat ini menjad
Jakarta — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang Pilkada 2026. Menyikapi dinamika tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” pada Rabu, 14 Januari 2026, bertempat di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II No. 7C, Gambir, Jakarta Pusat.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memantau langsung rencana pembongkaran bangunan yang berdiri di atas Kali Harun, tepatnya di sepanjang Jalan Raya Hankam, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati. Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan pengembalian fungsi sungai.
Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi adalah merupakan instrumen kelembagaan pembangunan yang merupakan kepanjangan Pemerintah pusat, dalam menjalankan program-programnya harus sinkron atau searah dengan rencana besar pembangunan nasional. Demikian dikatakan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi. Senin, 5 Januari 2026.
